napaslahat.com/, LAHAT – Founder Anak Muda Lahat (AMAL) sekaligus Ketua Relawan Milenial Muda Bursah–Widia, Oktaria Saputra, S.E., M.Si., mendorong Bupati Lahat Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih untuk terus memperkuat tata kelola birokrasi melalui penataan aparatur, penerapan sistem merit, serta pengukuran kinerja yang objektif dan terukur.
Menurut Oktaria, penguatan birokrasi merupakan bagian penting untuk memastikan visi “Menata Kota, Membangun Desa” diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memiliki target jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati tidak mungkin bekerja sendiri. Visi pembangunan membutuhkan birokrasi yang solid, profesional, dan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kerja nyata. Karena itu, orang yang tepat perlu ditempatkan pada posisi yang tepat berdasarkan kompetensi dan tanggung jawabnya,” ujar Oktaria, Selasa (06/10/2026).
Meritokrasi Sebagai Landasan
Oktaria menilai prinsip meritokrasi perlu diperkuat dalam penempatan, pengembangan, dan evaluasi aparatur. Pertimbangannya mencakup kompetensi, kinerja, integritas, rekam jejak, serta kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung jawab jabatan.
“Jabatan adalah amanah. Yang memiliki kinerja baik perlu diberikan ruang untuk berkembang. Yang membutuhkan pembinaan harus dibina, dan yang belum memenuhi target perlu dievaluasi secara objektif berdasarkan data, kinerja, dan aturan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi birokrasi tidak identik dengan pergantian pejabat. Evaluasi diperlukan untuk memastikan organisasi pemerintahan bekerja efektif dan setiap aparatur memahami target serta tanggung jawabnya.
Kinerja Harus Terukur
Oktaria juga mendorong setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang jelas. Setiap program, menurutnya, perlu mampu menjawab empat hal: apa targetnya, bagaimana pelaksanaannya, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat.
“Kalau kinerja bisa diukur, pemerintah akan lebih mudah mengetahui apa yang harus dipertahankan, apa yang perlu diperbaiki, dan mana yang belum mencapai target,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan administratif, tetapi juga berdasarkan hasil dan dampak nyata program.
Data Harus Mencerminkan Kondisi Lapangan
Oktaria turut menekankan pentingnya kualitas data dan laporan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Laporan harus menjadi gambaran yang akurat mengenai kondisi di lapangan. Karena itu, data perlu diperkuat dengan verifikasi dan kondisi faktual agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, validasi data, koordinasi antar-OPD, pengawasan, serta pengecekan lapangan perlu menjadi bagian dari mekanisme kerja pemerintahan.
RPJMD Harus Diterjemahkan Menjadi Target Nyata
Oktaria menekankan pentingnya menjadikan RPJMD 2025–2029 sebagai instrumen untuk menerjemahkan visi “Menata Kota, Membangun Desa” ke dalam target pembangunan yang konkret dan terukur.
Ia menyebut indikator seperti IPM 2024 sebesar 72,83 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen dapat menjadi salah satu baseline dalam melihat arah pembangunan Kabupaten Lahat.
“Angka pembangunan bukan sekadar statistik. Angka harus menjadi alat untuk mengukur apakah kebijakan pemerintah menghasilkan kemajuan. Karena itu, target, progres, dan dampaknya perlu dapat dilihat secara jelas,” kata Oktaria.
Ia berharap setiap OPD mampu menghubungkan program dan anggarannya dengan target pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat melihat hubungan yang jelas antara kebijakan pemerintah dan hasil yang diterima.
Tiga Agenda Penguatan
Oktaria merangkum tiga hal penting dalam penguatan birokrasi Lahat:
- Evaluasi kinerja aparatur secara objektif dan berkala.
- Penerapan sistem merit berdasarkan kompetensi, integritas, kinerja, dan rekam jejak.
- Penguatan kualitas data, pengawasan, serta verifikasi kondisi di lapangan.
Menurutnya, ketiga hal tersebut perlu berjalan beriringan agar birokrasi tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga efektif dalam menghasilkan pelayanan dan pembangunan.
Dukungan Disertai Kontrol Sosial
Oktaria menegaskan bahwa masukan tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan Bursah – Widia.
“Kami mendukung pemerintahan Bursah – Widia bekerja dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Lahat. Namun, dukungan juga harus disertai masukan yang konstruktif. Kalau ada yang sudah baik, kita apresiasi dan pertahankan. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama berdasarkan data dan aturan,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan birokrasi dapat memperkuat pelayanan publik, pembangunan daerah, pemberdayaan desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya menunggu laporan, tetapi menunggu perubahan yang bisa mereka rasakan. Menata kota membutuhkan birokrasi yang tertata. Membangun desa membutuhkan aparatur yang bekerja. Dan membangun Lahat membutuhkan orang yang tepat di posisi yang tepat, dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Oktaria.
