napaslahat.com/, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di bidang pertahanan, pertanian, penanggulangan bencana, pengelolaan gambut dan mangrove, serta kepemimpinan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo mengangkat Marsekal TNI Yusuf Jauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Keduanya akan mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan dengan pembagian tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Yusuf Jauhari menangani bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi, sedangkan Richard Tampubolon bertugas pada bidang strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan pertahanan.
Di sektor pertanian, Alim Setiawan dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sementara itu, Maulana Bungaran mengisi jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pada bidang penanggulangan bencana, Mayjen TNI Kristomei Sianturi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Pergantian ini berlangsung ketika sejumlah wilayah Indonesia menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga penanganan bencana serta penguatan koordinasi antarlembaga menjadi perhatian penting.
Presiden Prabowo juga mengangkat Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional serta Sriyanto sebagai wakil kepala badan tersebut. Lembaga ini berkaitan dengan upaya pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove serta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, dalam jajaran TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sedangkan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengemban jabatan Wakil Panglima TNI. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan kepemimpinan di lingkungan TNI.
Penguatan Kinerja Pemerintahan
Pengisian sejumlah jabatan strategis ini menjadi bagian dari penataan organisasi pemerintahan dan lembaga negara. Para pejabat yang dilantik diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing serta mendukung pelaksanaan program pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di bidang pertahanan, penguatan koordinasi dan perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan pertahanan nasional. Di sektor pertanian, pemerintah memiliki agenda pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan. Adapun di bidang penanggulangan bencana serta pengelolaan gambut dan mangrove, koordinasi kelembagaan diperlukan untuk mendukung mitigasi risiko dan pengelolaan lingkungan.
Pada sektor imigrasi dan pemasyarakatan, pelaksanaan tugas pejabat terkait juga berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik.
Dengan susunan kepemimpinan yang baru, pelaksanaan tugas setiap kementerian dan lembaga selanjutnya akan mengikuti pembagian kewenangan serta kebijakan pemerintah yang berlaku.
