Napaslahat.com, TANGERANG – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menggelar National Capacity-Building Workshop in Support of Indonesia’s OECD Accession bertajuk “Enhancing Sustainable Infrastructure Financing and Development Across Levels of Government”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Panggung Hall 3, ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (28/8/2026), dan diikuti para bupati dan wakil bupati, anggota Dewan Pengurus serta anggota Apkasi dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk jajaran pemerintah kabupaten yang menangani bidang perencanaan, investasi dan pembangunan.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya dalam perencanaan dan pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.
Menurut Bursah, agenda aksesi Indonesia menuju OECD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kesiapan seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.
“Forum hari ini bukan sekadar sosialisasi agenda internasional. Lebih dari itu, kegiatan ini adalah langkah nyata untuk menyambungkan agenda besar transformasi nasional dengan kesiapan tata kelola di tingkat kabupaten,” kata Bursah.
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola, manajemen keuangan, perencanaan pembangunan dan transparansi di daerah. Hal tersebut menjadi penting seiring proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.
“Kita perlu menyadari bahwa aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya urusan pemerintah pusat di Jakarta, melainkan taruhan nasional yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan,” ujarnya.
Selain membahas dukungan pemerintah daerah terhadap proses aksesi OECD, workshop juga membahas tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah.
Bursah mengatakan, keterbatasan APBD membuat pemerintah kabupaten perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber pembiayaan alternatif. Sejumlah skema yang dibahas antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, serta berbagai instrumen pembiayaan lainnya.
“Melalui lokakarya hari ini, kabupaten dibekali keahlian praktis dan toolkit internasional untuk mengakses sumber pendanaan alternatif non-APBD,” katanya.
Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek yang layak dan bankable juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan perencanaan yang baik, proyek pembangunan daerah diharapkan semakin menarik bagi investor domestik maupun asing.
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk memahami praktik dan standar investasi publik yang dikembangkan OECD serta mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Workshop dibagi dalam dua agenda utama. Agenda pertama membahas investasi publik daerah dan perencanaan strategis yang diikuti sekitar 200 peserta. Sementara agenda kedua berupa sesi teknis dan interaktif mengenai pendanaan serta pembiayaan investasi publik, termasuk simulasi penyusunan proyek yang bankable dan eksplorasi sumber pembiayaan inovatif.
Bursah berharap, pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah kabupaten di daerah masing-masing.
“Saya minta kepada seluruh peserta agar memanfaatkan forum yang sangat berharga ini sebaik-baiknya. Dengarkan masukan narasumber, diskusikan kendala riil di lapangan, dan bawa pulang ilmu serta strategi yang bisa langsung diimplementasikan di kabupaten masing-masing,” tuturnya.
Apkasi, kata Bursah, akan terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra internasional dalam memperkuat kapasitas daerah.
“Kita tidak hanya ingin membawa Indonesia masuk menjadi anggota penuh OECD, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat di daerah,” pungkasnya.
(YOKI)
