Napaslahat.com, TANGERANG – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bursah saat memberikan sambutan pada National Capacity-Building Workshop in Support of Indonesia’s OECD Accession bertajuk “Enhancing Sustainable Infrastructure Financing and Development Across Levels of Government”, di Panggung Hall 3, ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Apkasi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dengan melibatkan pemerintah kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia.
Bursah mengatakan, forum tersebut bukan sekadar membahas agenda internasional, tetapi menjadi momentum untuk menghubungkan agenda transformasi nasional dengan kesiapan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten.
“Forum hari ini bukan sekadar sosialisasi agenda internasional. Lebih dari itu, kegiatan ini adalah langkah nyata untuk menyambungkan agenda besar transformasi nasional dengan kesiapan tata kelola di tingkat kabupaten,” kata Bursah.
Menurutnya, proses aksesi Indonesia menuju OECD membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan. Pemerintah kabupaten sebagai garda terdepan otonomi daerah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara kredibel, transparan dan sesuai dengan standar yang diharapkan.
Bursah menilai kesiapan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan Indonesia memenuhi berbagai standar dalam proses aksesi OECD.
“Keberhasilan Indonesia memenuhi standar OECD sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah kabupaten di garda depan otonomi daerah. Jika siap, tata kelola kita kredibel, dan regulasi kita transparan, maka jalan Indonesia menuju OECD akan semakin terbuka lebar,” ujarnya.
Di sisi lain, Bursah menyoroti keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat.
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah kabupaten untuk mulai memperkuat pemahaman terhadap berbagai alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD.
“Melalui lokakarya hari ini, kabupaten dibekali keahlian praktis dan toolkit internasional untuk mengakses sumber pendanaan alternatif non-APBD, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, hingga obligasi daerah,” jelasnya.
Selain pembiayaan, Bursah menekankan pentingnya pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan agar proyek pembangunan yang ditawarkan memiliki daya tarik bagi investor.
Ia mengatakan, proyek infrastruktur harus disiapkan secara matang, layak secara bisnis, transparan dan memenuhi prinsip bankable sehingga dapat membuka peluang investasi, baik dari investor domestik maupun asing.
“Dengan memahami standar investasi publik versi OECD, pemerintah kabupaten akan mampu merumuskan perencanaan wilayah yang kredibel dan menyusun proposal proyek infrastruktur yang bankable, layak secara bisnis, transparan, dan memikat bagi investor domestik maupun asing,” katanya.
Dalam workshop tersebut, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai investasi publik daerah, perencanaan strategis, serta pendanaan dan pembiayaan investasi publik. Sesi teknis turut memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten untuk mendalami penyusunan proyek bankable dan berbagai sumber pembiayaan inovatif.
Bursah mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan dan membahas berbagai persoalan nyata yang dihadapi pemerintah daerah.
“Dengarkan masukan narasumber, diskusikan kendala riil di lapangan, dan bawa pulang ilmu serta strategi yang bisa langsung diimplementasikan di kabupaten masing-masing,” tuturnya.
Bursah menegaskan, Apkasi akan terus mengambil peran sebagai jembatan antara kebijakan strategis nasional, peluang global dan kebutuhan pemerintah kabupaten.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, OECD, Apkasi dan pemerintah kabupaten dapat memperkuat pembangunan daerah sekaligus mendukung keberhasilan Indonesia dalam proses menuju keanggotaan penuh OECD.
“Kita tidak hanya berhasil membawa Indonesia masuk menjadi anggota penuh OECD, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat di daerah,” pungkas Bursah.
(YOKI)
